Video : H. Ipong Muchlissoni menyerahkan hadiah utama 1 unit mobil toyota Agya kepada pemenang undian jalan sehat yg diselenggarakan pada tgl 24 Mei 2015 kepada Sdr Edy Cahyono, di desa Kapuran kec Badegan kab Ponorogo

IPONG DJARNO 4 PONOROGO

DJARNO : SAYA HARUS SABAR HADAPI FITNAH

RUPANYA dia kaya dengan karakter yang umumnya disukai banyak orang. Rendah hati, sabar, supel, bersahabat, murah senyum, kebapakan, santun, suka mengalah dalam pergaulan. Matang dalam menata emosi, dan piawai dalam menjaga irama tutur-kata yang bisa memicu ketersinggungan. Luas, wawasannya terhadap manajemen pemerintahan daerah. Nada bicaranya jauh dari kesan meledak-ledak. Berpenampilan sederhana, menguatkan pancaran pribadi yang matang, teliti dan jauh dari sikap sombong. Itulah sederet kesan yang muncul di benak orang setelah berbicara cukup waktu dengan Djarno. 

Nama lengkap di kartu identitasnya Drs. H. Soedjarno, MM. Pria kelahiran Kecamatan Slahung ini hampir 40 tahun mengabdi menjadi pegawai negeri di Pemkab Ponorogo. Jejak kepemimpinannya yang baik dapat diendus dari kepemimpinan Bupati Markoem Singodimedjo. Di sebagian kalangan PNS, sosok Djarno disepadankan “ahli anggaran” di masa Markoem. Bahkan ada yang menyebut Djarno sebagai salah satu pilar kuat yang mendorong kepemimpinan Markoem dikenang sukses di Ponorogo. Tapi jangan berharap Djarno mau meladeni pujian kepada peran pentingnya di era Markoem. Ia buru-buru mengalihkan fokus pembicaraan ke topik lain tentang julukan “ahli anggaran” semasa Bupati Markoem. Sedikit tanggapan yang disampaikan Djarno kurang lebih begini,” Sudah sewajarnya setiap bawahan menjalankan tugasnya sebaik mungkin terhadap perintah atasan.” 

Potret keseharian Djarno seperti itulah sesungguhnya sekaligus menjadikannya bernilai positif di mata orang lain. Sejatinya berkepribadian kuat, tapi lebih memilih merendah. Mengingatkan orang pada makna filosofi tanaman padi dalam peribahasa: makin berisi, makin merunduk. Masuk akal saja jika kemudian Ipong Muchlissoni memilihnya menjadi pasangan Wakil Bupati dalam menghadapi Pilkada Ponorogo 2015. Meskipun Djarno merasa kurang begitu paham mengapa Ipong memilihnya, kecuali pengalaman panjangnya di pemerintahan. 

Djarno agak lama menentukan sikap untuk menerima “pinangan” Ipong . Bukan apa-apa. “Kalau tidak senang terhadap ajakan Mas Ipong, munafik saya. Masalahnya, saya harus mengukur diri saya sendiri yang serba terbatas untuk urusan politik praktis. Kurang begitu berpengalaman di bidang politik, tidakkah saya justru akan membebani dalam proses pemenangan Mas Ipong. Di situ saya harus realistis,” Djarno mengenang proses pencalonannya bersama Ipong. 

Di sisi lain, Djarno menjadi sering terbayang dengan percaturan politik yang dipahaminya sarat dengan gonjang-ganjing. “Begitu saya menyatakan bersedia menjadi pasangan Mas Ipong, konsekuensinya saya harus siap mental untuk menghadapi berbagai kemungkinan adamya trik-trik tidak sehat dari pihak yang tidak suka. Termasuk harus sabar dalam menghadapi kemungkinan fitnah. Setelah pihak keluarga saya beritahu kemungkinan datangnya risiko buruk seperti itu mereka siap, baru saya menyatakan bersedia kepada Mas Ipong,” tutur Djarno.

Dugaan Djarno tak terlalu jauh meleset. Hampir bersamaan dengan waktu dirinya dan Ipong mendaftarkan pencalonan ke kantor KPU beberapa hari lalu, gosip miring santer berseliweran ke tengah masyarakat. Di antara isu yang beredar, isinya menyebut-nyebut Djarno tidak akan lolos menjadi Calon Wakil Bupati dengan diberi alasan karena tak bisa memenuhi syarat lantaran punya utang di bank daera. Ada lagi yang secara serampangan dikabarkan menjadi tersangka kasus korupsi. Namanya saja gosip, tentu informasi yang menyebar tidak utuh. Sesungguhnya menyesatkan. 

Pada dasarnya Djarno tidak terlalu kaget dengan gosip macam itu. Tapi karena belakangan banyak orang yang bertanya, ke media ini dia bersedia menyampaikan klarifikasi alias penjelasan atas duduk perkara sesungguhnya. Menurut Djarno, pada saat memimpin instansi keuangan Pemkab Ponorogo, betul dia diperiksa polisi terkait dengan dugaan penyelewengan pengadaan seragam Hansip di instansi lain. Pimpinan instansi yang mengurus soal Hansip itu dinyatakan bersalah menurut hukum, dan kini yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman. Pada 2006, status Djarno dinyatakan poliisi tidak terlibat dalam penyelewengan pengadaan seragam Hansip itu. Sebagai fakta hukum terhadap Djarno yang bebas dari kasus itu, Polres Ponorogo menerbitkan surat penghentian penyidikan terhadapnya. “Surat penghentian penyidikan dari pihak berwajib itu sudah saya terima pada 2006. Jadi seperti itu faktanya, silakan masyarakat menilai,” ujar Djarno dengan intonasi sangat jelas.    

Soal isu utang di bank pasar yang sebagian sahamnya milik daerah, lebih sumir lagi. Seperti halnya praktik orang kredit di bank, Djarno betul pernah punya utang dan kena denda karena telat mencicil angsuran. Itu pun ada yang “menggorengnya” seakan-akan Djarno korupsi, dan karena itu dianggap tak akan lolos menjadi Calon Wabup. Padahal, orang tidak bisa mencalonkan diri dalam Pilkada bila memiliki utang yang bersifat merugikan negara. Misalnya tidak membayar kewajiban pajak, atau kewajiban lain yang diputuskan pengadilan karena dihukum denda dan lain sebagainya. Sebagai perbandingan, kalau soal utang bank, yang berlaku hukum perbankan, misalnya kalau nggak bisa melunasi jaminan disita. Djarno mengakui betul punya utang di bank dan karena lambat mencicil dari sisa utang senilai Rp 70 juta terkena denda. Tapi itu sesungguhnya masalah perdata, terpisah dengan ketentuan hukum Pilkada. “Tapi karena isunya macam-macam, karena saya masuk wilayah politik, akhirnya segera saya selesaikan. Saya bayar disaksikan pihak Kejaksaan. Mestinya isu itu juga selesai,” katanya.  

Kendati demikian, Djarno tidak terlalu mempersoalkan para pembuat isu. Tidak juga terbesit keinginan untuk menggugat. Toh sebelumnya sudah membayangkan bila dia masuk ke panggung politik, kemungkinan akan menjadi bulan-bulanan tukang gosip. “Tapi akhirnya saya ambil hikmahnya saja, kalau pasangan Ipong-Djarno tidak punya potensi keunggulan, mungkin nggak ada orang yang mau mengisukan. Itu sekaligus memotivasi saya untuk terus tahan terhadap semua upaya menyudutkan kami. Dan kemungkinan makin hari isu macam-macam seperti itu akan terus berdatangan. Karenanya saya mengimbau, khusus kepada masyarakat pendukung saya agar teguh, tak mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya,” kata Djarno sambil tersenyum. (supriyadi - Ponorogo Pos)

IPONG BUKA RAHASIA MENGGANDENG DJARNO

Pasangannya Ternyata “Ahli Anggaran “ Bupati Markoem

PONOROGO—Rahasia salah satu Calon Bupati Ponorogo H. Ipong Muchlissoni  memilih Drs. H. Soedjarno MM menjadi pasangan Wakilnya, akhirnya tersibak jua. Ipong menggandeng birokrat kawakan yang akrab disapa Djarno itu, ternyata menyimpan tekad besar untuk memperkuat kepemimpinan, bila kelak  dipercaya  rakyat menahkodai pemerintahan. 

Rahasia itu terbongkar dari isi pidato Ipong di hadapan ribuan warga Desa Blembem dan Pulosari, Kecamatan Jambon, serta ribuan warga Wilangan,  Kecamatan Sambit, Selasa (18/8). Di ketiga desa itu Ipong datang menghadiri undangan warga masyarakat yang memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70. Saat diberi kesempatan menyampaikan sambutan, Ipong blak-blakan menyampaikan alasan mengapa dirinya kepincut sosok Djarno.

Ipong menuturkan, sebelum menentukan calon Wakil Bupati yang mendampinginya, dirinya  sudah banyak menerima masukan nama tokoh dari berbagai pihak. Setiap kelompok masyarakat yang mengusulkan kandidat Wakil Bupati kepadanya, semuanya dilandasi niat baik. Tokoh-tokoh yang diusulkan pun semuanya juga bereputasi baik. “Bahwa saya kemudian memilih dan memutuskan Pak Djarno sebagai pasangan Calon Wakil Bupati, saya menggunakan analisa kebutuhan kepemimpinan yang bisa memperkuat sistem pengendalian manajemen pemerintahan, bila nanti saya terpilih menjadi Bupati,” tutur Ipong.

Yang sedikit beda dengan kelompok yang mengusulkan Calon Wabup dengan dirinya, terletak pada sisi pendekatan yang dipakai. “Kelompok pengusul umumnya mengggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada aspek bagaimana agar menang dalam kompetisi. Sementara pendekatan saya adalah kebutuhan kepemimpinan macam apa, bila kelak dipercaya rakyat memimpin Ponorogo. Pengusul umumnya mengajukan nama-nama yang populer, tapi saya harus menitikberatkan pada fungsi penguatan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah. Tentu dengan mempertimbangkan plus-minus yang ada pada diri saya,” ujar Calon Bupati yang makin hari makin moncer pamornya itu.  

Ipong mengaku lantas mempelajari sejarah perkembangan kepemimpinan pemerintahan Ponorogo sampai dengan periode terakhir. Dia menyimpulkan, terlepas dari kekurangannya, kepemimpinan zaman Bupati Markoem Singodimedjo termasuk berhasil dalam membangun Ponorogo. Dari hasil pembedahan terhadap kinerja pemerintahan periode Markoem, dicarilah latar belakang dan figur Markoem, serta faktor penggerak lain yang mempengaruhi. Dalam catatan Ipong, Markoem berlatarbelakang pemerintahan yang panjang, dan ketika bertugas di Ponorogo ditopang manajemen perencanaan, pengelolaan anggaran dan keuangan yang bagus. Relatif  tidak ada rentetan kasus korupsi di zaman Markoem. “Setelah mencari tahu ke sana ke mari terhadap siapa sosok yang dipercaya menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan anggaran yang baik pada zaman Pak Markoem,  ternyata fakta akhirnya merujuk pada nama yang kurang populer di kancah politik. Sosok itu Pak Djarno. Beliau saat itu menjabat Kepala Bagian Keuangan, dan karirnya di Pemkab Ponorogo lebih banyak memimpin instansi atau Dinas yang terkait dengan pengelolaan keuangan, anggaran dan aset Pemda. Semasa Bupati Markoem, Pak Djarno dijuluki ahli anggaran. Orang boleh saja meragukan Pak Djarno, tapi rasanya siapa pun bisa membuktikan peranan penting beliau dalam manajemen Bupati Markoem,” kata Ipong.

Saat Ipong mengupas sosok pasangannya,  massa pengunjung tampak takzim menyimak. Sebagian massa seperti koor serempak menimpali ungkapan “betul”, tiap kali Ipong menyebut nama Markoem. Sebagian lagi menangangguk-angguk dan mengacungkan jempol tangan ke arah Ipong, setelah dijelaskan sosok Djarno orang yang berpengalaman matang dan paham seluk-beluk pembangunan dan pemerintahan di Ponorogo. Pemandangan lain yang mencolok dari  tiap kedatangan dan kepulangannya di semua tempat acara, Ipong dielu-elukan massa dengan berebut salaman. Terutama kaum ibu. Ipong yang malam itu kebetulan didampingi Djarno, meladeni dengan sabar untuk menyalami hampir tiap orang. Senyumnya terlihat lepas mengembang, menampakkan rona ceria. Sebelum memasuki mobil, dari tubuhnya yang jangkung Ipong masih menyempatkan diri melambai-lambaikan tangan ke arah massa. (supriyadi - Ponorogo Pos)

IPONG IKUT UPACARA “BOSO JOWO”

Dielu-elukan Ratusan Pedagang Pasar Legi

PONOROGO—Ratusan pedagang di Pasar Legi punya tradisi unik setiap musim perayaan HUT Kemerdekaan RI. Mereka menyelenggarakan upacara peringatan pada 17 Agustus silam, dengan cara berbeda dari umumnya. Semua rangkaian tata cara upacara menggunakan Bahasa Jawa (boso Jowo). Kehadiran pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ipong Muchlissoni-Soedjarno, ternyata menyedot perhatian ribuan pedagang dan penonton. Sebubar upacara, mereka merubung Ipong dan rebutan berjabat tangan. Ipong, Djarno dan rombongan lantas membaur dengan massa duduk di tikar sambil menyantap nasi tumpeng.

Peserta upacara sebanyak 700 orang, sebagian besar mengenakan pakaian tradisional reyog. Saat mereka berupacara, ratusan kelompok masyarakat lain menyaksikan. Mulai dari tukang becak, tukang sayur, bahkan warga rumahan yang secara khusus datang bersama keluarga mencari hiburan. Di antara penonton ada yang terkekeh-kekeh, melihat dan mendengar tradisi yang lucu dalam upacara. Misalnya, saat komandan upacara menyiapkan pasukan, dengan bahasa begini,” Pasukan podho siogo…..” Atau saat Inspektur upacara menimpali,”….Ora ndlomok….kabeh pasukan wis siogo…”

Yang bertindak sebagai Inspektur upacara adalah Riyanto, Ketua Pegayuban Pedagang Pasar Legi Selatan (PPLS). Prosesi berlanjut hingga ke pasca upacara. Setelah upacara, ditandai pemotongan tumpeng, dan sebagian secara khusus diberikan kepada Ipong, Djarno dan tamu kehormatan lainnya. Mulai saat itulah massa tampak antusias mengelu-elukan Ipong. Lantas terjadi dialog antara Ipong dengan para pedagang pasar. Pada intinya, pedagang mengeluhkan hasil penjualan mereka semakin anjlok. Ipong menyatakan, soal Pasar Legi kidul ia tahu betul sejak kecil, dan merupakan pasar legendaris. “Kalau sekarang ada masalah, saya mungkin baru bisa berbuat maksimal setelah memiliki kekuasaan sebagai Bupati. Kalau saya terpilih, nanti manajemen pengelolaannya jelas akan saya perbaiki. Baru itu saya bisa menanggapi, prinsipnya saya akan memperhatikan perbaikan atas kekuarangan manajemen Pasar Legi, itu kalau saya terpilih,” kata Ipong disambut tepuk riuh.

Paguyuban pedagang sengaja mengundang ke acara itu, karena mereka yakin sosok Ipong sebagai pengusaha mampu membaca secara tajam persoalan pedagang. Di sisi lain, mereka mendapat informasi, bahwa meskipun bukan menggunakan dana pemerintah, Ipong berhasil membangun pasar modern di Kecamatan Palaran, Samarinda. “Kalau dengan kekuatan dana pribadi sebagai pengusaha saja sudah bisa menjawab kebutuhan pedagang tradisional di Samarinda, kalau Pak Ipong jadi bupati di tanah leluhurnya, mestinya gampang mengatasi masalah Pasar Legi,” kata seorang pedagang perempuan, Sundari. Itu salah satu alasan mereka menghadirkan Ipong pada upacara khusus. (Supriyadi - Ponorogo Pos)

MEMAHAMI PROGRAM KHUSUS PERCEPATAN PERBAIKAN JALAN DESA RP 300 JUTA PER DESA PER TAHUN

Apa maksud program percepatan  perbaikan/pembangunan jalan desa sebesar Rp 300 juta per desa per tahun?

Jika pasangan Ipong-Djarno pada coblosan tanggal 9 Desember tahun ini terpilih, akan melaksanakan suatu program untuk mempercepat perbaikan atas jalan-jalan yang rusak di semua desa. Bisa pula membangun jalan baru di suatu desa yang memang sangat mendesak untuk diwujudkan. Caranya dengan menggunakan kewenangan Bupati dalam proses perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari APBD dialokasikan anggaran dana sebesar Rp 300 juta tiap desa tiap tahun.  Anggaran itu bersifat khusus, maksudnya tidak akan mengurangi jatah anggaran-anggaran lain untuk desa yang sudah ada dalam ketentuan kewajiban pemerintah kepada desa. Jika dikalikan jumlah desa/kelurahan se-Kabupaten Ponorogo sekitar 300, diperlukan secara keseluruhan sebesar Rp 90 milyar. Artinya, keperluan total dana untuk program ini kurang dari Rp 100 milyar tiap tahun. 

Apa tujuan program ini, dan apa manfaatnya buat masyarakat?

Dengan tersedianya anggaran hampir Rp 100 milyar melalui program ini, tiap desa sudah berkesempatan memperbaiki jalan yang rusak. Jika dilakukan serentak dan terus-menerus tiap tahun, maka upaya perbaikan jalan rusak di semua desa akan semakin cepat. Masyarakat akan mendapatkan manfaat secara sosial dan ekonomi. Transportasi dari dan ke semua desa jadi lebih lancar.Karenanya biaya transportasi yang harus dikeluarkan tiap orang makin murah.    

Dari mana asal dananya (Rp 90 milyar)?

Dari pendapatan APBD.  Sebagai contoh, pada tahun 2015 ini pendapatan APBD Pemerintah Kab.Ponorogo sebelum perubahan mencapai Rp 1,8 Triliun.  Dari jumlah itu, sekitar Rp 1,3 triliun dipakai untuk Belanja Tidak Langsung.  Misalnya, untuk membayar gaji 12.600 PNS dan pejabat lainnya sebesar Rp 1,096 triliun, sisanya untuk bantuan anggaran dana desa (ADD), bantuan BPJS dan sebagainya. Setelah dipotong beberapa pembiayaan tadi, masih ada sekitar Rp 582,7 milyar yang dipakai untuk Belanja Langsung.  Sebagian dana Belanja Langsung APBD 2015 diplot untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekitar Rp 196,7 milyar. Data itu menunjukkan, sesungguhnya pada 2015 ini Dinas PU Ponorogo telah diberi porsi dana hampir Rp 200 milyar.  Antara lain untuk membangun jalan. Soal pembangunan jalan dimana, dan mengapa masih banyak jalan di desa-desa belum diperbaiki pada 2015 ini, yang tahu jawabannya pemerintah sekarang.  Kenyataan APBD 2015 itu dasar pasangan Ipong-Djarno merumuskan program ini bisa jalan karena sesungguhnya dana APBD tersedia. Tinggal cara mengaturnya saja. Bahkan jika digabung dengan skema APBD Perubahan 2015 jadi  lebih besar, keyakinan itu makin kuat. Hanya dari pos PU, tanpa mengganggu pos lain. 

        

Kapan program ini dimulai?

Sejak berwenang menentukan APBD. Maksudnya begini. APBD yang berlaku tahun depan, umumnya diproses dan disahkan pada tahun ini (setahun sebelumnya). Kita andaikan menang, pasangan ini kemungkinan baru bisa dilantik pada awal tahun 2016. Artinya, saat dilantik, kemungkinan besar APBD 2016 sudah disahkan. Kalau itu yang terjadi, maka Ipong-Djarno baru berwenang menentukan proses APBD pada anggaran 2017, yang akan diproses sejak akhir 2016. Berarti kemungkinan paling cepat program ini dimulai bergulir pada 2017. Tapi bila setelah dilantik masih sempat dan sudah berwenang memproses APBD 2016, ya dimulai 2016. 

    

Bagaimana kalau program ini tak dilaksanakan?

Pada 24 Mei 2015 di panggung acara jalan sehat di Alun alun Ponorogo, Ipong meneken perjanjian tertulis (kontrak politik) dengan tokoh yang mewakili masyarakat di hadapan notaris. Salah satu isi kontrak itu menyatakan, bila paling lambat 2 (dua) tahun setelah berwenang menentukan APBD belum bisa memulai program ini, Ipong akan mundur sebagai Bupati. Berpegang pada kontrak politik itu, maka Ipong harus memulai program ini paling lambat tahun 2019.  Bila sampai 2019 program ini belum dimulai, Ipong lengser. Dengan ikatan politik seperti itu, Ipong mau tak mau harus menunaikan program ini bila terpilih menjadi Bupati Ponorogo.  Karena itu, jika di lingkungan desa Anda belum ikut kontrak politik, dianjurkan segera menyusul.

KEUNGGULAN DUET IPONG-DJARNO

CALON Bupati (Cabup) Ponorogo H. Ipong Muchlissoni berpasangan dengan Drs. H. Soedjarno, sebagai pasangan Calon Wakil Bupati (Cawabup). Calon wakil Ipong itu birokrat kawakan. Djarno panggilan akrabnya. Duet Ipong-Djarno diusung Koalisi Perubahan, gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai NasDem Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP. Kedua sosok itu saling mengisi, melengkapi dan menutup terhadap kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Penggabungan dua sosok yang memiliki latar-belakang profesi, pengalaman serta karakter yang berbeda, sengaja dibangun untuk membentuk kombinasi kepemimpinan yang efektif dalam memimpin pemerintahan Ponorogo ke depan.

Sesungguhnya sosok Ipong berlatarbelakang lumayan komplit. Aktivis kampus, ormas Islam (Pengurus Wilayah NU Kaltim),  organisasi kepemudaan (Ikatan Keluarga Mahasiswa Jawa Timur-IKMJT) di Samarinda, politisi (PKB dan Gerindra), pernah pula jadi pejabat pemerintahan daerah (anggota DPRD Provinsi Kaltim dua periode). Sebagai pengusaha, bidang usaha yang diterjuni cukup beragam. Bos sejumlah perusahaan perumahan dan properti, pasar modern, rental alat-alat berat, advertising, pengembang apartemen dan lapangan golf, percetakan dan penerbitan, perkebunan sawit hingga pabrik pengolah sawit, dan lain-lain. Usahanya tersebar di sejumlah pulau. Mulai dari Kaltim, Sulawesi, Jatim, Yogyakarta hingga Jakarta. Ia lahir dan tumbuh dari keluarga tokoh-tokoh NU di Kauman, Pasar Pon, Ponorogo. Ipong merupakan cucu Usman Subandi, tokoh penting NU sekaligus orang pertama di Bumi Reog yang menjabat Ketua Gerakan Pemuda Anshor, salah satu organisasi sayap perjuangan NU. Selama memimpin PKB Kaltim, ia dikenal sebagai salah satu orang dekat Gus Dur.  Belakangan Prabowo merekrut Ipong untuk memimpin Gerindra Kaltim, sampai sekarang.          

Sedangkan Djarno memiliki pengalaman panjang di pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Sebagian besar hidupnya didedikasikan untuk mengabdi sebagai PNS. Ia sosok penting pada zaman Bupati kondang, Markum Singodimedjo. Magister manajemen  kelahiran Kecamatan Slahung itu dipercaya Markum menjadi Kepala Bagian Keuangan. Gaya hidupnya yang sederhana, karakternya yang sabar, kebapakan, teliti,  hati-hati tapi tegas, dianggap cocok oleh Markum untuk mengendalikan manajemen keuangan dan anggaran Pemkab Ponorogo. Saat itu, pria kalem dan murah senyum itu dapat julukan “ahli anggaran”.  Karir bapak tiga anak itu terus beranjak. Sempat menjadi Kepala Badan dan Kepala Dinas yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil,  Asisten Keuangan dan Administrasi, hingga Staf Ahli Bupati. Praktis Djarno kenyang dan matang dalam seluk-beluk pemerintahan daerah.

Karakter dan pengalaman Djarno tepat untuk menopang ciri kepemimpinan Ipong sebagai pengusaha yang cenderung inovatif, suka terobosan dan terampil lobi ke berbagai kalangan, sebagai salah satu pendekatan dalam memecahkan masalah. Kombinasi kedua karakter dalam  kepemimpinan pemerintahan menjadi lebih komplit dan unggul. Ibarat mobil, Ipong jadi gas, Djarno pakem sebagai rem. Penggabungan keduanya berangkat dari pengalaman latarbelakang kepemimpinan pemerintahan Ponorogo terakhir, yang menyembulkan berbagai kasus korupsi,  dan nyaringnya keluhan jalan rusak di semua desa. Pasangan ini berpotensi membawa manajemen pemerintahan yang kreatif dan  kuat mengendalikan kebijakan dari sisi tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tekadnya: emoh ngapusi, emoh korupsi!